Pantau - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 menjadi momentum refleksi besar bagi dunia pendidikan Indonesia, terutama setelah mencuatnya kasus kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2025.
Perjokian Massal dan Sorotan Nilai Kejujuran
Selain memperingati jasa Ki Hajar Dewantara, peringatan tahun ini dibayangi oleh temuan Panitia SNPMB 2025 terhadap sekitar 50 peserta UTBK gelombang pertama yang diduga melakukan kecurangan.
Sebanyak 10 di antaranya dicurigai menggunakan jasa joki dengan modus yang semakin canggih, seperti kamera tersembunyi di ciput jilbab, kacamata berkamera, earphone mikro, remote desktop, hingga alat bantu yang diselundupkan dalam kardus printer.
Ketua Tim Penanggungjawab SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyebut perjokian kali ini bukan sekadar titip orang, tapi sudah menjadi aksi kolektif yang dirancang profesional dan melibatkan jaringan lembaga bimbingan belajar.
Lembaga tersebut diduga memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta, mulai dari keberangkatan, tempat tinggal, hingga pendampingan selama ujian berlangsung.
Panitia telah membekukan hasil peserta terkait dan melakukan investigasi lanjutan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Eduart menilai praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai pendidikan, khususnya kejujuran dan usaha pribadi.
Pendidikan Harus Kembali Menumbuhkan Karakter
Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, menilai persoalan ini tidak hanya teknis, tetapi mencerminkan budaya pendidikan yang terlalu menekankan capaian akademik.
Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia masih mengejar nilai akhir, sehingga kejujuran dan tanggung jawab sering dikorbankan.
Trina mendorong pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan humanis, dengan penekanan pada karakter, empati, integritas, dan tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya menanamkan kejujuran karena kesadaran, bukan semata karena takut ketahuan.
Hardiknas 2025 dinilai harus menjadi titik balik untuk memperkuat jati diri pendidikan bangsa.
Langkah cepat SNPMB dalam mengidentifikasi dan menangani kecurangan menunjukkan bahwa sistem masih punya kapasitas untuk berubah dan membenahi diri.
Pemerintah pun didorong menertibkan lembaga bimbingan belajar yang tidak bertanggung jawab serta menyusun kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai luhur.
Masyarakat diingatkan untuk tidak hanya bergantung pada pengawasan eksternal, melainkan juga membenahi sistem nilai internal.
Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun kekuatan kodrat anak-anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
- Penulis :
- Gian Barani
