Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.
Hal ini disampaikan Esti saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah 3T dan Marginal bersama organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Esti menegaskan bahwa tantangan pemerataan pendidikan masih sangat nyata dan memerlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan.
Fasilitas Tidak Layak di Daerah 3T dan Dorongan Anggaran
Dari kunjungan kerja Panja ke sejumlah daerah 3T seperti Kupang (NTT), Palembang (Sumatera Selatan), dan Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), ditemukan masih banyak fasilitas pendidikan yang tidak layak pakai.
Kondisi tersebut mencakup bangunan sekolah yang rusak serta minimnya fasilitas pendukung yang seharusnya menjadi hak dasar siswa.
Komisi X DPR berpandangan bahwa anggaran pendidikan harus diarahkan secara khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah-wilayah tersebut.
Esti berharap bahwa hasil dari berbagai RDPU yang dilakukan dapat mendorong pengambilan kebijakan yang konkret dan sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Pemerintah Siapkan Program Revitalisasi Nasional
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara merata.
Komitmen itu diwujudkan melalui program revitalisasi sekolah, dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana yang layak, termasuk bagi wilayah 3T.
Fajar menyampaikan bahwa program perbaikan fasilitas pendidikan ini telah dimulai serentak secara nasional sejak 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, dengan pusat kegiatan di Bogor, Jawa Barat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
