Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kepala BNN Usulkan Program Desa Bersinar Jadi Program Nasional, Mendagri Tito Siap Dukung

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kepala BNN Usulkan Program Desa Bersinar Jadi Program Nasional, Mendagri Tito Siap Dukung
Foto: (Sumber: Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (tengah kanan) dalam audiensi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah kiri) di Jakarta, Rabu (22/10/2025). ANTARA/HO-BNN RI.)

Pantau - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusulkan agar program Desa Bersinar ditetapkan sebagai program nasional dalam audiensi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dorong Penanggulangan Narkoba dari Tingkat Desa

Program Desa Bersinar merupakan satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memenuhi kriteria pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara masif.

Suyudi menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Dalam Negeri yang selama ini mendukung upaya pemberantasan narkotika di tingkat daerah.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN)," ujarnya.

Dukungan tersebut juga diwujudkan dalam penerbitan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, serta Surat Kemendagri Nomor 900.1.1/5282/SJ tertanggal 26 September 2025 mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan program P4GN dan PN.

Sinergi BNN dan Kemendagri untuk Indonesia Bersih Narkoba

Selain usulan penetapan program Desa Bersinar, BNN juga mengajukan beberapa langkah strategis lainnya guna memperkuat pelaksanaan program di daerah.

Langkah-langkah tersebut mencakup:

  • Perluasan jangkauan kelembagaan BNN.
  • Integrasi isu narkoba dalam perencanaan pembangunan daerah.
  • Penguatan koordinasi lintas sektor.
  • Penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran.
  • Pelaksanaan Gerakan Tes Urine Nasional.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap program BNN dan menegaskan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti usulan tersebut secara serius.

Tito menekankan pentingnya memasukkan isu narkotika ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).

Tujuan dari pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara BNN dan Kemendagri dalam menangani persoalan narkotika secara nasional, mulai dari pusat hingga ke tingkat desa.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dan terintegrasi untuk mempercepat penanggulangan masalah narkotika menuju Indonesia yang Bersih Narkoba.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti