Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan bangsa.
Ia menilai, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi dasar yang kuat agar kebijakan pemerintah menjadi lebih terarah, efisien, dan akurat.
Pernyataan itu disampaikan Fikri saat menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal pada Senin, 20 Oktober 2025.
Acara tersebut mengusung tema “Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat” dan diikuti oleh pelaku usaha, akademisi, serta aparat daerah dari wilayah Brebes dan Tegal.
Fikri mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak menyepelekan program Sensus Ekonomi 2026, apalagi memangkas anggarannya.
Ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan sensus merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun.
“Pelaksanaan pembangunan itu adalah dengan sensus, supaya kita punya data yang kuat, dan akurat, dan aktual. Maka 2026 ini harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Perkuat Dasar Data untuk Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi
Fikri yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah, meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes, menyoroti pentingnya peran data dalam mendukung target ekonomi nasional.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga mengkritik keras kemungkinan pemangkasan anggaran sensus atas nama efisiensi.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, maka data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan bersuara keras jika ada rencana efisiensi anggaran yang justru mengorbankan program sensus.
Fikri juga menekankan pentingnya literasi statistik masyarakat agar data yang dikumpulkan dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Cakupan Luas dan Fokus pada Ekonomi Digital
Deputi Bidang Neraca Analistik BPS, Edi Mahmud, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian.
Cakupan tersebut mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, termasuk aktivitas atau transaksi ekonomi digital yang kian berkembang pesat.
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap peta ekonomi Indonesia menjadi lebih komprehensif dan siap menghadapi era digitalisasi ekonomi.
Sensus ini juga akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan seluruh sektor, seperti industri, UMKM, dan jasa.
- Penulis :
- Shila Glorya
