Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sepanjang tahun 2024 yang dinilai akuntabel dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja terhadap Kemensos.
Ia menyebut bahwa pengelolaan belanja barang dan belanja bantuan sosial oleh Kemensos telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kinerja positif Kemensos juga tercermin dari tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang mencapai 83,75 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.
"Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Pak Menteri, ada 83,75 persen dari keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemensos. Di atas rata-rata nasional (yakni) 75 persen", ujar Akhsanul.
Selain itu, BPK juga mencatat berbagai inovasi layanan yang dilakukan Kemensos, seperti pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan DTKS, serta integrasi layanan SIKS-NG untuk pemerintah daerah melalui platform WhatsApp dan Telegram.
Rekomendasi dan Komitmen Perbaikan
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 13 temuan yang telah dibahas bersama Kemensos dan mengeluarkan 39 rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Akhsanul menyatakan harapannya agar seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius dengan penyusunan rencana aksi yang konkret.
"Kami mengapresiasi atas komitmen Pak Menteri beserta jajaran untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kami", ucapnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi BPK tanpa pengecualian.
"Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik", tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa LHP bukan sekadar laporan evaluatif, melainkan alat korektif untuk meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan publik di Kemensos.
Mensos juga menyebut bahwa laporan hasil audit ini menunjukkan posisi Kemensos saat ini dan menjadi panduan untuk perbaikan menyeluruh ke depan.
Komitmen pembenahan akan dilakukan dari aspek regulasi, sistem, hingga pelaksanaan teknis program secara menyeluruh.
"Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat", tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
