Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa hanya bergantung pada pusat, melainkan harus menjadi kerja bersama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di wilayah perbatasan.
Makhruzi menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
PLBN Jadi Pusat Pertumbuhan, Aspirasi Daerah Masuk Perencanaan Nasional
Audiensi juga menjadi forum penting untuk menghimpun aspirasi daerah yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) 2025–2029.
BNPP memastikan bahwa seluruh kebutuhan prioritas daerah akan diperhitungkan dalam skala pembangunan nasional.
Saat ini BNPP telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga PLBN di Kalimantan Utara yaitu PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
PLBN dinilai berperan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang meningkatkan aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
BNPP menegaskan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, dengan pengawasan bersama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta memastikan program pembangunan dijalankan tepat sasaran.
Kalimantan Utara disebut sebagai wilayah strategis yang layak mendapat perhatian khusus dalam pembangunan nasional.
Selain audiensi, Sekretaris BNPP dan jajarannya juga melakukan peninjauan langsung ke infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Turut hadir dalam kunjungan ini Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, kelompok ahli BNPP Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Gutmen Nainggolan, serta pejabat BNPP lainnya.
- Penulis :
- Gian Barani
