Pantau - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menjadi mediator dalam menyelesaikan polemik dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait mutasi sepihak dokter anak dan intervensi terhadap kolegium.
Ketua IDAI Sumatera Utara, dr Rizky Adriansyah, menilai persoalan ini tidak sekadar soal mutasi atau regulasi, tetapi mencerminkan sikap politis Kemenkes terhadap organisasi profesi yang mempertahankan independensi akademik.
Sejumlah dokter anak yang aktif di IDAI, termasuk dr Piprim Yanuarso yang merupakan mantan Ketua Umum IDAI, diberhentikan dari rumah sakit vertikal milik Kemenkes tanpa kejelasan prosedural.
Ancaman terhadap Independensi Akademik Profesi
Rizky menilai pencopotan tersebut berkaitan dengan penolakan IDAI terhadap upaya pemerintah mengambil alih pembentukan kolegium dari organisasi profesi.
Ia menegaskan bahwa kolegium adalah amanah organisasi hasil keputusan kongres nasional dan bukan bentuk perlawanan terhadap negara.
"Pembentukan kolegium oleh pemerintah justru menyalahi prinsip-prinsip ilmiah," tegas Rizky.
Menurutnya, kolegium seharusnya dibentuk oleh kelompok ahli, bukan dikendalikan oleh lembaga negara.
Rizky juga mengkritik mutasi sejumlah dokter anak dari rumah sakit pendidikan utama ke rumah sakit lain yang tidak memiliki program pendidikan subspesialis, seperti pemindahan dr Piprim ke RS Fatmawati.
Ia menyebut bahwa pada tahun 2022, IDAI dan Kemenkes telah menyusun peta kebutuhan layanan jantung anak secara nasional tanpa ada pembahasan rotasi seperti itu.
Pemindahan tersebut, menurutnya, terjadi mendadak tanpa dasar yang jelas.
DPR Diharapkan Jadi Jembatan Dialog
Rizky berharap DPR dapat menjembatani dialog antara organisasi profesi dan pemerintah agar kebijakan kesehatan nasional tidak mengorbankan marwah keilmuan.
Ia menegaskan bahwa IDAI bukan anti-pemerintah, melainkan ingin menjaga profesionalisme dan independensi komunitas medis di Indonesia.
- Penulis :
- Balian Godfrey
