Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas penyelesaian lahan eks HGU PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 seluas 5.873 hektare di Sumatera Utara dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut pada Rabu, 7 Mei 2025.
Nusron Wahid hadir bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sejumlah pejabat daerah dalam pertemuan yang membahas reforma agraria dan konflik pertanahan di wilayah tersebut.
"Kami berdiskusi mencari solusi tentang reforma agraria, termasuk tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.873 hektare", ujar Nusron.
Lahan eks HGU tersebut telah berstatus sebagai tanah negara bebas karena tidak lagi dimiliki oleh PTPN 2, sehingga pengelolaannya kini menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Lahan Akan Dijadikan Target Reforma Agraria
Lahan seluas 5.873 hektare itu tersebar di tiga wilayah, yakni Kabupaten Deli Serdang seluas 3.366 hektare, Kabupaten Langkat 1.210 hektare, dan Kota Binjai 1.057 hektare.
"Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria, dan kami akan rapat khusus dengan pak gubernur lagi sama bupati mengatur ini supaya tercipta prinsip keadilan dan pemerataan", jelas Nusron.
Ia juga menegaskan pentingnya akurasi dalam pendistribusian lahan agar tidak terjadi ketidakadilan.
"Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat. Sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat, tetapi malah tidak mendapat", tambahnya.
Selain reforma agraria, pertemuan itu juga membahas penyelesaian konflik pertanahan yang marak terjadi di Sumatera Utara.
Nusron menekankan pentingnya mencari pola penyelesaian dengan pendekatan win-win solution yang tidak merugikan pihak manapun.
Target Sertifikasi Tanah Capai 70 Persen
Dalam kesempatan tersebut, percepatan program sertifikasi tanah juga menjadi fokus pembahasan.
Dari total empat juta hektare tanah di Sumatera Utara, lebih dari dua juta hektare atau sekitar 54 persen belum tersertifikasi.
Kementerian ATR/BPN menargetkan agar dalam empat tahun ke depan, angka sertifikasi tanah dapat mencapai 70 persen.
"Masyarakatnya bahagia, tapi pemerintah tidak dirugikan, dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi", ujar Nusron.
Gubernur Bobby Nasution menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat terhadap permasalahan tanah di daerahnya.
"Kami berharap kehadiran Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Sumut dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan", ucap Bobby.
- Penulis :
- Arian Mesa
