Pantau - Sebanyak 38,1 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital hingga triwulan I 2025.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Sri Noerhidajati, mengungkapkan bahwa total pengguna QRIS secara nasional telah mencapai 56,3 juta dengan volume transaksi sebanyak 2,6 miliar.
"Hingga triwulan I 2025 pengguna QRIS Alhamdulillah sudah mencapai 56,3 juta dengan volume mencapai 2,6 miliar transaksi dan merchant QRIS ini sebagian besar adalah UMKM sebanyak 38,1 juta," ujar Sri Noerhidajati dalam pernyataannya di Jakarta.
Ia menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM dalam menghadapi tantangan zaman.
UMKM, menurutnya, tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara konvensional di tengah dinamika perubahan yang sangat cepat.
Penggunaan teknologi digital seperti pemasaran daring dan sistem pembayaran elektronik telah terbukti mampu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta membuka peluang usaha baru.
Dorongan BI melalui Inovasi dan Kebijakan Pembiayaan
"Perluasan akses keuangan digital memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan bagi pelaku UMKM. Melalui inovasi seperti QRIS, UMKM memperoleh kemudahan dalam bertransaksi dan masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Dengan QRIS ini, transaksi UMKM yang terjadi dapat tercatat secara digital dan terstruktur," jelas Sri Noerhidajati.
Data transaksi yang terekam secara digital tersebut kemudian dapat digunakan sebagai rekam jejak yang kredibel dan real-time untuk menilai kelayakan kredit UMKM oleh bank atau lembaga pembiayaan.
Bank Indonesia juga terus mendorong inklusi ekonomi melalui peluncuran inovasi QRIS Tap pada Maret 2025, yang saat ini masih diimplementasikan secara terbatas di beberapa merchant.
"Saat ini (QRIS Tap) masih diimplementasikan di beberapa merchant saja gitu ya. Nanti ke depan akan diperluas lagi," ujarnya.
Selain inovasi teknologi, BI mendukung pembiayaan UMKM melalui pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 5 persen.
Bank yang memenuhi target tersebut akan memperoleh insentif berupa pengurangan kewajiban giro wajib minimum, sebagai langkah mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM.
Kebijakan ini dianggap penting karena pertumbuhan kredit UMKM pada Maret 2025 tercatat hanya 1,95 persen secara tahunan (year-on-year), jauh di bawah angka saat pandemi yang bisa mencapai 10 persen yoy.
"Dengan kebijakan ini diharapkan menjadi insentif bagi bank untuk mau menyalurkan kredit ke UMKM," tambah Sri Noerhidajati.
- Penulis :
- Arian Mesa
