BPH Migas Pastikan Stok dan Penyaluran BBM Aman hingga Akhir 2025, Komisi XII DPR Dukung Ketahanan Energi Nasional

Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan bahwa pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga kuartal pertama tahun 2025 berjalan dengan baik dan lancar.

Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, menyatakan bahwa perencanaan kuota dan distribusi BBM diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2025.

BPH Migas secara aktif memantau perkembangan kebutuhan BBM di berbagai wilayah sebagai langkah antisipatif menjaga ketersediaan energi.

Ketersediaan dan Distribusi BBM Subsidi

Trikora menyampaikan bahwa pihaknya terus menjaga ketahanan stok nasional bekerja sama dengan badan usaha penugasan, khususnya PT Pertamina (Persero).

Ia mencontohkan bahwa di wilayah Jawa bagian barat, kuota untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dalam kondisi cukup.

Trikora mengimbau agar kuota BBM subsidi dan kompensasi digunakan tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak agar memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Dukungan DPR dan Pemerintah Daerah

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekoen, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi BBM guna menjamin ketahanan energi nasional.

Dalam kunjungan kerja Panja Migas di Cirebon, Donny menyampaikan perlunya pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari untuk memperkuat ketahanan energi.

Ia juga menyoroti urgensi peningkatan transparansi dalam proses distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran dan akuntabel.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan bahwa wilayahnya memiliki sumber daya migas yang strategis bagi ketahanan energi nasional.

Lucky juga menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Pertamina di Indramayu telah berjalan dengan baik.

Kunjungan kerja spesifik Panja Migas Komisi XII DPR RI di Cirebon pada Kamis (8/5) turut dihadiri oleh anggota DPR RI, perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan sejumlah badan usaha migas.