Pantau - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), terutama dalam aspek kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas menu makanan yang disajikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025).
Yeka menjelaskan bahwa fokus utama pengawasan adalah untuk memastikan seluruh yayasan pengelola program MBG menjalankan SOP dengan benar serta menyajikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Pengawasan Dilakukan di 34 Provinsi, Tidak Menyentuh Penggunaan APBN
Pengawasan Ombudsman RI akan dilakukan di 34 provinsi, menyesuaikan dengan jumlah kantor perwakilan yang dimiliki lembaga tersebut saat ini.
"Ombudsman hanya memiliki 34 perwakilan dari total 38 provinsi, jadi pengawasan akan difokuskan di wilayah yang dapat dijangkau", jelas Yeka.
Ia menegaskan bahwa pengawasan Ombudsman tidak mencakup aspek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal itu di luar kewenangan institusinya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan Ombudsman dan meminta agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Dadan menyatakan bahwa BGN sangat terbuka terhadap pengawasan dan menilai dua aspek utama yang perlu diawasi adalah penggunaan keuangan program MBG serta penerapan SOP dalam proses produksi makanan.
Ia berharap kerja sama pengawasan ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat sasaran.
- Penulis :
- Balian Godfrey
