BKSAP DPR: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Adalah Keharusan, Bukan Kemewahan

Pantau - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bukanlah suatu kemewahan, melainkan sebuah keharusan yang tak bisa ditawar.

Pernyataan ini disampaikan saat Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, dengan mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.

Husein menekankan bahwa good governance menjadi fondasi utama legitimasi dalam kekuasaan dan kebijakan publik.

Ia menyebut bahwa kekuatan sebuah bangsa dan umat tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam maupun ekonomi, melainkan oleh integritas pemerintah dan institusi yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Seruan Adopsi Prinsip Open Government dan Dukungan Tegas untuk Palestina

Dalam forum tersebut, Indonesia mengajak seluruh parlemen anggota OKI untuk mengadopsi prinsip Open Government Partnership (OGP), sebuah komitmen kolektif untuk memodernisasi sistem legislasi yang terbuka, konsultatif, dan bertanggung jawab.

Husein menyebut bahwa prinsip OGP selaras dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (syura), yang menekankan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Delegasi Indonesia juga kembali menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina, dengan mengecam penjajahan, pembangunan ilegal, blokade Gaza, dan genosida sistematis yang terjadi hingga kini.

Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus menyuarakan isu Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk melalui Deklarasi Jakarta yang akan menjadi dokumen politik PUIC berisi dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina.

Reformasi PUIC dan Harapan Masa Depan Dunia Islam

Husein Fadlulloh juga menyerukan pentingnya reformasi kelembagaan PUIC agar lebih responsif dan dinamis dalam menghadapi tantangan umat Islam masa kini dan masa depan.

Ia berharap momentum 25 tahun berdirinya PUIC sejak 1999 dapat menjadi titik balik dalam memperkuat solidaritas parlemen negara-negara Islam serta membangun masa depan yang adil, kuat, dan penuh harapan bagi dunia Islam.

Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta ini dihadiri oleh sekitar 450 delegasi dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat, menjadikannya forum strategis untuk memperkuat diplomasi antarparlemen Islam global.