Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti masifnya praktik tambang ilegal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama MIND ID dan PT Timah pada Rabu, 14 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa tambang ilegal telah menjadi masalah serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan berdasarkan pembaruan data, jumlahnya kemungkinan jauh lebih besar dari yang diketahui selama ini.
Kawendra mendorong kepemimpinan yang berani dan berintegritas dalam menangani permasalahan ini, dan berharap latar belakang militer pimpinan MIND ID dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikannya.
Dorong Bursa Logam Nasional dan Sistem Tambang Digital
Kawendra meminta PT Timah dan MIND ID menyusun rencana konkret serta target penyelesaian tambang ilegal dalam jangka waktu tertentu, seperti dua bulan, dan melaporkannya kembali ke DPR.
Terkait isu harga timah global, ia menyayangkan posisi Indonesia yang hanya menjadi pengikut harga pasar, padahal memiliki cadangan besar bersama China dan Peru.
Untuk memperkuat posisi tawar, Kawendra mendorong pembentukan Indonesia Metal Exchange, sebuah bursa logam nasional yang bisa menjadi konsolidasi strategis dengan negara lain di tengah dinamika geopolitik dan perang dagang global.
Ia menyebut pembentukan bursa logam ini sebagai bentuk keberanian dan “tes nyali” bangsa dalam mengambil alih kendali sumber daya strategis.
Selain itu, Kawendra juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan sistem pertambangan sebagai langkah untuk mengurangi kebocoran.
Ia mencontohkan penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Freeport dan menyatakan bahwa PT Timah dapat menerapkan hal serupa untuk menciptakan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan data lapangan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
