Pantau - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor terhadap komoditas kelapa bulat bertujuan menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
“Dengan diadakan pungutan ekspor biar seimbang. Seimbang antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspornya untuk kelapa bulat,” ujar Budi.
Pemerintah akan menggunakan instrumen pungutan ekspor sebagai upaya pengendalian agar tidak seluruh hasil panen kelapa dialirkan ke luar negeri.
Budi mengungkapkan bahwa banyaknya ekspor kelapa bulat saat ini menyebabkan berkurangnya pasokan kelapa untuk kebutuhan domestik.
Penerapan pungutan ekspor tersebut telah dibahas bersama pelaku industri, dan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Mudah-mudahan secepatnya, karena nanti PMK-nya dari Kementerian Keuangan. Saya pikir semua pihak sudah sepakat kemarin,” tambahnya.
Kebijakan Didorong untuk Jaga Stok Domestik, Tanpa Abaikan Ekspor
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menyatakan bahwa kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan intensif.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus memperhatikan seluruh rantai pasok, dari sisi hulu hingga hilir.
Fajarini menegaskan bahwa arah kebijakan tetap akan menjaga pasar domestik, namun juga tidak menghambat ekspor secara keseluruhan.
Kemendag menyoroti bahwa pengusaha cenderung lebih memilih mengekspor kelapa bulat karena harga jualnya yang lebih tinggi di pasar internasional.
Hal ini menyebabkan stok kelapa dalam negeri menjadi terbatas, sehingga diperlukan pengaturan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri lokal.
Kementerian Perdagangan telah mengadakan pertemuan dengan pelaku industri dan eksportir untuk membahas dinamika harga kelapa dan mencari titik keseimbangan yang menguntungkan semua pihak.
- Penulis :
- Balian Godfrey
