Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya memberikan koreksi, namun juga mengambil langkah nyata terhadap persoalan siswa bermasalah di Jawa Barat, khususnya terkait program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.
Pernyataan ini disampaikan Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), usai melakukan pembahasan realokasi anggaran Pemprov Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur menanggapi temuan KPAI yang mengkritik proses asesmen program yang dinilai tidak dilakukan oleh psikolog profesional, serta fakta bahwa 6,7 persen siswa mengaku tidak tahu alasan mereka diikutsertakan.
Program Dinilai Beri Dampak Positif, Ribuan Siswa Akan Dibina
Dedi menegaskan bahwa KPAI seharusnya juga berperan aktif menciptakan program khusus untuk menangani ribuan siswa dengan masalah perilaku dan sosial, bukan hanya menyoroti aspek fasilitas seperti tempat tidur.
Ia mengajak publik melihat sisi positif dari program yang telah dijalankan, seperti peningkatan disiplin, empati, dan momen emosional ketika siswa mencium kaki orang tuanya sebagai bentuk pertobatan dan kedewasaan emosional.
Dedi mengumumkan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang dilaksanakan di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Kodam III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat.
Pemprov Jabar, lanjutnya, berencana membina 15.000 hingga 20.000 siswa bermasalah melalui program serupa dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan dan sosial yang lebih baik.
- Penulis :
- Balian Godfrey
