Pantau - Komisi II DPR RI membuka kemungkinan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN dan para Kakanwil BPN dari seluruh provinsi, di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rifqinizamy menilai perlunya panja guna memeriksa kinerja Kantah dan Kanwil BPN, terutama yang memiliki capaian PNBP rendah, sebagai bagian dari evaluasi dan solusi peningkatan target tahunan PNBP Kementerian ATR/BPN.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya PNBP bisa saja disebabkan oleh hambatan struktural, termasuk terbatasnya kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan alas hak sesuai undang-undang.
Komisi II akan mengkaji secara internal untuk menjadikan aspek PNBP sebagai pintu masuk pengawasan yang selama ini belum menjadi fokus perhatian serius.
DPR Bandingkan Target ATR/BPN dengan Sektor Lain, Singgung Potensi Kolusi
Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan secara khusus menyoroti target PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang hanya dipatok sebesar Rp3,2 triliun.
Heri membandingkan angka tersebut dengan penerimaan cukai rokok yang mencapai Rp300 triliun dan pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dinilainya lebih besar dari sektor pertanahan.
Menurut Heri, dengan potensi besar yang dimiliki sektor pertanahan nasional, target Rp3,2 triliun dinilai terlalu kecil dan menimbulkan pertanyaan serius bagi DPR.
Ia mendorong agar pengawasan terhadap penerimaan PNBP di lingkungan Kanwil BPN seluruh provinsi ditingkatkan guna menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Heri menyatakan bahwa celah semacam itu akan tetap ada jika tidak ada kontrol yang kuat, dan praktik mafia tanah tidak akan berkembang tanpa adanya kolusi internal dalam institusi pertanahan.
RDP tersebut turut dihadiri secara langsung oleh 10 Kepala Kanwil BPN dari berbagai provinsi, sementara sisanya mengikuti secara daring.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi serta para direktur jenderal dari lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam rapat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
