KON Tolak Aksi 20 Mei: Tak Mau Perjuangan Ojol Dipolitisasi

Pantau - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang direncanakan pada Selasa, 20 Mei 2025.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyebut aksi tersebut diduga kuat sebagai alat politisasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memahami kondisi nyata pengemudi ojek online di lapangan.

"Semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojek online (ojol) untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan," kata Andi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.

Fokus KON pada Solusi Nyata, Bukan Panggung Politik

Andi menegaskan bahwa komunitas KON yang beranggotakan ratusan pengemudi ojol ingin menjaga kemurnian perjuangan mereka demi kesejahteraan, bukan untuk dijadikan alat politik.

"Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik," ujarnya.

Ia juga menyanggah klaim bahwa ratusan ribu ojol akan turun ke jalan pada 20 Mei, dengan menyebut bahwa mayoritas pengemudi lebih memilih menghidupi keluarga mereka.

Menurutnya, "Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami."

Andi juga menjelaskan bahwa para pengemudi ojol memahami hubungan mereka dengan aplikator adalah bentuk kemitraan, bukan hubungan kerja layaknya buruh.

Ia menekankan pentingnya regulasi yang memperjelas dan memperkuat posisi pengemudi agar tidak hidup dalam ketidakpastian.

"Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri," tegasnya.

KON menyerukan agar penyelesaian persoalan ojol dilakukan melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan lewat aksi yang berisiko ditunggangi kepentingan elite politik.

" Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri," pungkasnya.