DPR RI Serius Tanggapi Polemik Potongan Komisi Ojol

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk mendorong solusi yang adil dan berimbang terkait polemik pemotongan komisi yang dialami para pengemudi ojek online (ojol).

Pernyataan ini disampaikan Puan sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojol yang memprotes tingginya potongan komisi oleh aplikator.

DPR RI, kata Puan, akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi maupun aplikator melalui mekanisme yang ada di Parlemen.

"Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dihidupkan salah satunya saja. Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak," ujar Puan.

Puan menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-18 dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Komisi-Komisi DPR Turut Bergerak, Aspirasi Ojol Direspons Serius

Sejumlah Komisi di DPR RI telah mencermati isu pemotongan komisi ojol dan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti secara serius.

"Komisi V, Komisi XI, bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," tegas Puan.

Puan juga mengimbau para pengemudi ojol yang menyuarakan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa agar tetap menjaga ketertiban umum dan melakukannya secara damai.

"Kami mengimbau agar para ojol melakukan demo secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya.

Para pengemudi ojol pada hari Selasa (20/5) menggelar aksi protes terkait tingginya pemotongan komisi yang diberlakukan oleh aplikator.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan batas maksimal pemotongan sebesar 20%, sejumlah pengemudi mengaku menerima potongan dari perusahaan platform hingga mencapai 70%.

DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi akan terus memantau dinamika ini dan mendorong regulasi yang menjamin keadilan serta perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online berbasis aplikasi.