Pantau - Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp96,75 triliun hingga 16 Mei 2025 kepada 1,7 juta debitur, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,03 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa porsi penyaluran KUR ke sektor produktif terus ditingkatkan dan mencapai 59,4 persen per 30 April 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin mendukung peningkatan usaha di sektor produktif, seperti perikanan dan pariwisata, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada Maret 2025, tercatat 544.298 debitur baru mengakses KUR, dan sebanyak 293.082 debitur berhasil naik kelas, menunjukkan efektivitas program dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha.
Fokus pada Perikanan dan Pariwisata, Pemerintah Longgarkan Akses KUR Berulang
Penyaluran KUR di sektor perikanan tercatat mencapai Rp1,49 triliun, sedangkan di sektor pariwisata mencapai Rp5,84 triliun, yang mencakup penyediaan akomodasi, makan dan minum, transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
Pemerintah memberikan kelonggaran akses KUR berulang hingga empat kali untuk skema KUR Mikro dan KUR Kecil, khususnya untuk mendukung pelaku usaha produktif di sektor seperti perikanan.
Skema Subsidi Bunga dalam penyaluran KUR selama hampir sepuluh tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR agar program ini memberikan efek berganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian nasional.
Diharapkan manfaat KUR bisa langsung dirasakan oleh pelaku usaha produktif untuk memperkuat kapasitas usaha mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
- Penulis :
- Arian Mesa
