Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengevaluasi janji kampanye yang tidak bisa direalisasikan, seperti pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan program sarapan gratis.
Lukman menilai penting bagi pemimpin daerah untuk bersikap realistis terhadap kondisi fiskal dan tidak memaksakan janji yang sulit diwujudkan.
"Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri," ujar Lukman.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan janji kampanye dapat menimbulkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun pelaksana teknis di birokrasi.
Lukman mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun ulang program-program yang relevan dan lebih memungkinkan untuk dijalankan.
Soroti Masalah Fiskal dan 21 Janji Program Pilkada
Menurut Lukman, semua pemerintahan di dunia tengah menghadapi persoalan fiskal, sehingga program ideal perlu diseimbangkan dengan kemampuan anggaran yang realistis.
"Program memang harus ideal, tapi jangan mengabaikan kenyataan ada masalah fiskal yang serius yang dihadapi semua pemerintahan di dunia," tambahnya.
Saat Pilkada 2024, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menyampaikan 21 janji program kampanye yang terbagi dalam lima sektor utama: kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan olahraga.
Beberapa program yang sempat dijanjikan antara lain pembangunan rumah sakit di Cakung, bantuan permodalan UMKM senilai Rp300 miliar, sekolah swasta gratis, hingga memperpanjang rute MRT dan membuat Jakmania Center di JIS.
Lukman mengajak pasangan Pramono-Rano untuk merenungkan kembali janji-janji tersebut, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap kondisi aktual dan keterbatasan anggaran.
"Program bagus kalau duitnya tidak ada, sama saja bohong," pungkas Lukman.
- Penulis :
- Arian Mesa
