Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Ekonomi

Lonjakan Belanja K/L 85,5 Persen pada Februari 2026 Disebut Strategi Pemerintah Ratakan Dampak Ekonomi

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Lonjakan Belanja K/L 85,5 Persen pada Februari 2026 Disebut Strategi Pemerintah Ratakan Dampak Ekonomi
Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 13/3/2026 (sumber: ANTARA/Imamatul Silfia)

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lonjakan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 85,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2026 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan dampak ekonomi dari belanja negara sepanjang tahun anggaran.

Percepatan Belanja Dirancang Sejak Awal Tahun

Purbaya menyampaikan penjelasan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Jumat.

Ia menegaskan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun memang merupakan desain kebijakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun yang kerap menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.

Menurutnya, anggaran belanja pemerintah perlu segera disalurkan karena berfungsi mendorong aktivitas perekonomian.

Ia juga membantah anggapan bahwa lonjakan belanja tersebut terjadi karena jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih yang lebih banyak.

"Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang (belanja) kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak (K/L) untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu," ujar Purbaya.

Realisasi Belanja Negara Capai Rp493,8 Triliun

Realisasi belanja kementerian dan lembaga tercatat sebesar Rp155,0 triliun atau sekitar 10,3 persen dari target anggaran.

Nilai tersebut meningkat 85,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja non kementerian dan lembaga mencapai Rp191,0 triliun atau sekitar 11,7 persen dari target anggaran.

Belanja non K/L tersebut tumbuh sebesar 49,4 persen secara tahunan (yoy).

Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp346,1 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut setara dengan 11,0 persen dari target anggaran dan tumbuh 63,7 persen secara tahunan (yoy).

Jika ditambah dengan transfer ke daerah yang terealisasi sebesar Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target, maka total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.

Transfer ke daerah tersebut juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,1 persen secara tahunan (yoy).

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai 12,8 persen dari target anggaran dan meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pendapatan negara tersebut tumbuh sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 2026.

Nilai defisit tersebut setara dengan 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, keseimbangan primer APBN juga mengalami defisit sebesar Rp35,9 triliun.

Penulis :
Shila Glorya