Pantau - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menegaskan bahwa tantangan dalam pembiayaan pengadaan kapal akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam ajang 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan digelar pada 26 hingga 28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menyampaikan bahwa dukungan pendanaan masih menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha pelayaran nasional agar dapat bersaing secara global.
"Tantangan dalam upaya mendapatkan dukungan pendanaan yang kompetitif akan dibahas secara komprehensif di 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang akan digelar pada 26 hingga 28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta".
IMW 2025 juga akan menghadirkan Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez, sebagai salah satu pembicara kunci.
Dukungan Pendanaan Jadi Kunci Kompetitivitas Pelayaran Nasional
Menurut Carmelita, sektor pelayaran memiliki peran vital, baik di tingkat global maupun domestik, karena lebih dari 90 persen aktivitas perdagangan internasional dilakukan melalui laut dan pelayaran menjadi tulang punggung logistik nasional bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Pelayaran merupakan industri padat modal yang memerlukan pembiayaan besar, baik untuk operasional sehari-hari seperti gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, pajak, dan bahan bakar, maupun untuk investasi jangka panjang seperti pengadaan kapal baru.
Namun, industri ini dikategorikan sebagai usaha berisiko tinggi oleh lembaga pembiayaan karena banyaknya kendala operasional, yang menyebabkan suku bunga kredit untuk pengadaan kapal masih tinggi, mencapai 14 persen dengan tenor maksimal lima tahun.
Sebagai perbandingan, industri pelayaran di luar negeri hanya dikenakan bunga sekitar satu hingga dua persen di atas LIBOR dengan tenor hingga sepuluh tahun.
Hal ini membuat pelayaran nasional kurang kompetitif dan memperlambat proses peremajaan kapal dengan teknologi ramah lingkungan sesuai regulasi internasional.
"Dukungan pendanaan dalam pengadaan kapal ini perlu dicarikan solusinya oleh seluruh stakeholder, baik regulator, pelaku usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan, agar industri pelayaran nasional mampu tumbuh dan berdaya bersaing regional dan global".
Beberapa negara telah memiliki skema pendanaan spesifik untuk sektor pelayaran, seperti shipping trust di Singapura dan shipping funds di Inggris yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi.
Sebagai Ketua Federation of ASEAN Shipowners' Association (FASA) dan Asian Shipowners' Association (ASA), Carmelita menilai bahwa Indonesia perlu merancang skema pembiayaan yang sesuai dengan kondisi iklim usaha dalam negeri.
Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi forum strategis untuk menyusun solusi pembiayaan sektor pelayaran nasional agar semakin tangguh di pasar global.
- Penulis :
- Arian Mesa
