Pantau - Netty Prasetiyani berdiri lantang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu menyampaikan tuntutan tegas.
Dia meminta pemerintah membenahi total sistem pelindungan pekerja migran sebelum mencabut moratorium pengiriman ke Timur Tengah.
Netty menekankan pentingnya pelindungan sejak proses paling awal. Dia menolak pandangan yang menganggap pelindungan cukup saat PMI tiba di luar negeri.
Netty juga menyoroti pentingnya pencatatan di daerah, pelatihan prakeberangkatan, pengawalan saat bekerja, hingga proses reintegrasi setelah kepulangan.
“Perlindungan pekerja migran bukan hanya dimulai saat mereka tiba di negara tujuan. Tapi sejak dari pencatatan di daerah, pembekalan prakeberangkatan, pendampingan selama bekerja, hingga reintegrasi setelah kembali,” tegas Netty, dikutip Pantau.com, Jumat (23/5/2025).
Legislator perempuan Fraksi PKS itu mengungkap realitas pahit di lapangan. Banyak PMI pulang membawa tabungan, tapi gagal bertahan hidup karena sistem tak mendukung fase reintegrasi.
Dia menilai negara absen ketika pekerja migran kembali dan mencoba bangkit secara ekonomi. Netty menilai kegagalan reintegrasi sebagai cerminan lemahnya sistem.
Menurutnya, tanpa pembinaan pasca-kepulangan yang nyata, perjuangan sejumlah PMI akan berakhir sia-sia meski mereka sempat sukses di luar negeri.
Netty Dorong Atase dan P3MI Aktif
Ketua BAM DPR RI itu juga menyoroti lemahnya fungsi atase ketenagakerjaan. Dia mendesak perwakilan Indonesia di luar negeri menjalankan peran aktif, bukan hanya administratif.
Dia menekankan pentingnya pengawasan lapangan dan pelaporan kondisi kerja PMI secara rutin. Netty mengkritik longgarnya pengawasan terhadap perusahaan penempatan.
Ia menuntut evaluasi total terhadap P3MI. Dia juga mendorong penyusunan daftar hitam dan daftar putih agar publik tahu perusahaan mana yang aman dan mana yang bermasalah.
“Kita butuh daftar hitam dan daftar putih P3MI. Jangan biarkan perusahaan-perusahaan nakal terus beroperasi dan memperdagangkan manusia atas nama pekerjaan di luar negeri,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Dia menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Netty juga mendorong penguatan regulasi turunannya agar sistem pelindungan berjalan secara menyeluruh dan terukur.
BAM Susun Rekomendasi Lintas Komisi
Netty mengarahkan tim BAM merumuskan hasil kunjungan kerja ke Jawa Timur. Dia mengumpulkan masukan dan data lapangan untuk disampaikan ke pimpinan DPR. Dia turut memastikan isu pekerja migran masuk ke pembahasan lintas komisi seperti Komisi IX, I, dan III.
Politisi PKS itu menutup pernyataan dengan pesan tegas. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak membuka moratorium tanpa kesiapan sistem. Ia ingin negara hadir penuh, bukan hanya saat krisis muncul.
“Ini soal tanggung jawab negara melindungi warganya. Jangan sampai pencabutan moratorium justru membuka kembali luka lama para pekerja migran,” tutup Anggota Komisi IX ini.
- Penulis :
- Khalied Malvino
