Pantau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mematangkan program pendidikan dan perdagangan di kawasan perbatasan pada tahun 2026.
Forum tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/5) dan melibatkan sejumlah kementerian teknis guna menyusun langkah konkret pembangunan perbatasan.
Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Indra Purnama, menekankan bahwa penyusunan Rencana Induk (Renduk) yang valid dan terpadu sangat penting sebagai pedoman program lintas kementerian dan lembaga.
Indra menjelaskan bahwa Rencana Induk ini juga akan diusulkan sebagai dasar bagi penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur pembangunan kawasan perbatasan.
Ia menambahkan bahwa seluruh usulan program harus didasarkan pada data yang mutakhir serta kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Keterlibatan Kementerian dan Fokus pada Kebutuhan Lapangan
Dalam forum tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diminta untuk menyampaikan data terkait akses ke perguruan tinggi di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Kementerian Agama melaporkan perkembangan bantuan untuk madrasah dan mengusulkan perbaikan infrastruktur pendidikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, pembangunan sarana perdagangan kini menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sejak tahun 2025, Kementerian Perdagangan tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Tugas Pembantuan untuk sarana perdagangan.
Kementerian tersebut juga menekankan bahwa tanggung jawab distribusi dan pembinaan sarana perdagangan kini berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga diperlukan koordinasi yang erat antar tingkat pemerintahan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan bahwa peran mereka adalah sebagai penghubung lintas kementerian meskipun tidak melaksanakan tugas teknis secara langsung.
BNPP RI menekankan pentingnya tindak lanjut pasca-forum melalui komunikasi resmi antarinstansi, agar program tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Fokus utama program tersebut adalah pada sektor pendidikan dan perdagangan sebagai pilar utama dalam pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
