Adian Kritik Ketertinggalan Negara dan Tantang Aplikator Ungkap Data Driver Ojol

Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyerukan percepatan penyusunan regulasi transportasi online yang selama 15 tahun dibiarkan tanpa dasar hukum yang jelas oleh negara.

Seruan tersebut disampaikan dalam Forum Legislasi bertema “Efisiensi RUU Transportasi Online” pada Selasa, 27 Mei 2025, yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI.

Adian menegaskan "Regulasi itu penting dan harus segera dibuat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ojek online sudah ada sejak 2010, artinya sudah 15 tahun kita bersama-sama melanggar undang-undang secara terbuka".

Forum ini juga dihadiri oleh Reni Astuti, Mori Hanafi, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, pengamat transportasi Darmaningtyas, dan perwakilan ojol Raden Igun Wicaksono.

Kritik terhadap Narasi Aplikator dan Transparansi Dana 5 Persen

Adian mengkritik narasi bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab menciptakan lapangan kerja baru.

Ia menilai ojek pangkalan telah ada jauh sebelum hadirnya aplikator.

Di Jakarta saja, katanya, jika setiap RT memiliki 10 tukang ojek dari 31.800 RT, maka ada 310 ribu ojek pangkalan. Dengan 20 ojek per RT, jumlahnya mencapai 600 ribu orang.

Ia mempertanyakan apakah benar aplikator menciptakan pekerjaan atau hanya mengubah sistem kerja.

Adian juga menyoroti potongan 5 persen dari penghasilan driver yang disebut sebagai dana kesejahteraan.

"Sejak 2022, siapa yang pegang uang 5% itu? Ke mana uangnya? Apa manfaatnya untuk driver? Tolong sampaikan ke Menteri Perhubungan, kembalikan 5% itu ke driver agar mereka bisa mengelola sendiri kesejahteraannya", katanya.

Desakan RDPU dan Tantangan untuk Transparansi

Adian menyayangkan pembatalan sepihak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi V DPR dan driver ojol pada 21 Mei, yang dinilai penuh kejanggalan.

Ia mempertanyakan pembatalan mendadak meski surat izin sudah dikirim sejak 23 Mei dan menyatakan "Ini lembaga negara, bukan main-main".

Ia juga menantang aplikator untuk membuka data secara transparan dalam forum publik.

"Kalau mau adu data, ayo terbuka. Jangan cuma telepon Adian, kita bukan pacaran", ujar Adian.

Menutup pernyataannya, Adian menyatakan tekad Komisi V untuk mengetuk palu demi kesejahteraan rakyat yang menggantungkan hidup dari transportasi online.

"Palunya nih di teman-teman Komisi V nih, minimal 20 juta jiwa lebih sejahtera. Sekarang tinggal keberanian kita ngetok itu", tegasnya.