Pantau - Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyampaikan arahan Gubernur Bali Wayan Koster untuk terus meningkatkan capaian pembangunan daerah yang telah diraih selama ini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2025–2029 yang digelar di Denpasar pada Rabu, 28 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bali menyampaikan pesan gubernur bahwa peningkatan prestasi daerah harus dimulai dari penyusunan RPJMD yang akurat.
Disampaikan secara tegas bahwa "semua capaian harus terus ditingkatkan, salah satunya dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan yang lebih akurat, dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta pendekatan politik secara menyeluruh".
Bali On the Track, Namun Masih Perlu Perbaikan
Menurut data capaian Provinsi Bali tahun 2024, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,03 persen.
Persentase penduduk miskin menurun menjadi 3,80 persen dari sebelumnya 4,25 persen pada tahun 2023.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan perbaikan, yakni sebesar 1,79 persen, turun dari 2,69 persen tahun sebelumnya.
Sementara itu, Indeks Gini menurun menjadi 0,348 dari 0,362, yang mengindikasikan ketimpangan berada pada kategori sedang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali juga mengalami peningkatan menjadi 78,63, naik 1,53 poin dibandingkan tahun 2023.
Sekda Bali menegaskan bahwa "hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Bali sudah on the track (sesuai jalur), namun dinilai masih belum optimal karena masih banyak yang perlu dibenahi".
Musrenbang RPJMD dipandang sebagai momen penting dalam merancang arah pembangunan Bali untuk lima tahun ke depan.
Forum tersebut juga menjadi ajang menyelaraskan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan nasional.
Visi pembangunan Bali dituangkan ke dalam enam bidang prioritas yaitu adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan; Ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur; lingkungan, kehutanan, dan energi; serta Bali sebagai pulau digital.
Pemerintah Provinsi Bali juga mengajak bupati dan wali kota di seluruh Bali untuk menjadikan RPJMD Bali 2025–2029 sebagai pijakan dalam menyusun RPJMD masing-masing daerah.
Tujuannya agar pembangunan di seluruh wilayah Bali dapat berjalan seragam dalam satu kesatuan sistem pembangunan daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
