Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Sulawesi Tenggara.
Dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang yang digelar bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah se-Sultra di Kantor Gubernur, Rabu (28/5/2025), Bahtra mengajak semua pihak untuk bersinergi menyelesaikan masalah pertanahan.
“Kita harus bahu-membahu menyelesaikan persoalan tanah di Sulawesi Tenggara tanpa melihat latar belakang politik, agama, atau suku. Ini demi rakyat,” ujar Bahtra.
Ia mengungkapkan, dirinya hampir setiap hari menerima laporan masyarakat soal sengketa tanah, baik karena penyerobotan oleh perusahaan maupun perseorangan.
Menurutnya, masyarakat sering kali menyalahkan BPN tanpa mengetahui bahwa proses pengurusan tanah juga melibatkan dokumen administratif dari tingkat desa hingga kecamatan.
“Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus lebih responsif dan cepat dalam menangani aduan. Edukasi ke masyarakat juga penting agar tidak terjadi salah paham,” tegasnya saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Sultra.
Bahtra juga mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang fokus menyelesaikan persoalan tanah wakaf. Ia berharap program tersebut bisa segera dituntaskan di seluruh wilayah.
Dalam masa reses nanti, Bahtra menyatakan siap turun langsung ke lapangan, termasuk ke daerah seperti Kolaka Timur, guna mengawal penyelesaian konflik tanah.
Ia juga mendorong agar Kantor Pertanahan aktif hadir dan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Penyelesaian konflik pertanahan tak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Perlu kerja sama semua elemen,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Balian Godfrey
