Pantau - DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta terkait terhentinya ekspor ikan hidup dari Natuna, Anambas, dan Bintan sejak Maret 2025.
Surat dikirim pada Senin, 26 Mei 2025, sebagai bentuk respons atas keresahan nelayan pembudidaya yang tidak lagi dikunjungi kapal pengangkut dari Hongkong.
Ketua HNSI Kepri, Eko Prihananto, meminta agar Pemerintah China melalui kedutaannya membuka kembali perdagangan ikan hidup antara pembudidaya Indonesia, khususnya Kepri, dengan pembeli dari Hongkong atau China.
Ia menegaskan bahwa dampak penghentian ini tidak hanya dirasakan di Kepri, tapi juga di Ambon, Bangka Belitung, Maratua, Bali, dan Wakatobi.
Sejak 1992, perdagangan ikan hidup dengan Hongkong rutin dilakukan melalui kapal-kapal pengangkut yang masuk langsung ke sentra budidaya.
Kini, penghentian aktivitas tersebut disebut sebagai kebijakan Pemerintah China yang berdampak sosial serius terhadap nelayan.
Salah satu dampak paling nyata adalah terhentinya pengiriman uang dari orang tua nelayan kepada anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di Jawa.
HNSI Kepri berharap surat yang dikirim segera mendapat tanggapan agar aktivitas perdagangan kembali normal.
Hingga saat ini, belum ada balasan resmi dari Kedubes China atas surat tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menjelaskan bahwa pengetatan jalur laut oleh Pemerintah China ke pelabuhan Hongkong adalah penyebab utama penghentian ekspor.
Pengetatan ini merupakan imbas dari perang dagang Amerika Serikat dan China yang memicu kekhawatiran penyelundupan.
Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Semuel Sandi Rundupadang, mendukung langkah HNSI Kepri dan menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini berada di ranah pemerintah pusat.
Semuel juga menyebut pihaknya telah melaporkan situasi ini untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
