Pantau - Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, mengapresiasi upaya Pemerintah Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji 1446 H/2025 M secara lebih tertib, aman, dan nyaman.
"Tahun ini saya melihat pemerintah Arab Saudi benar-benar berusaha keras untuk menjadikan haji lebih tertib. Berbagai kebijakan mereka keluarkan, meskipun bagi sebagian mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi menurut kami itu adalah hal yang positif," ujarnya.
Berbagai kebijakan seperti pengetatan visa haji, penerapan sistem nusuk, serta aturan-aturan baru lainnya dinilai menuntut penyelenggara haji Indonesia untuk cepat beradaptasi.
Meskipun masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan, para petugas haji Indonesia telah bekerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul.
BP Haji berharap seluruh kendala tersebut dapat terselesaikan sebelum memasuki puncak ibadah wukuf di Arafah.
Evaluasi Layanan dan Kesiapan Jelang 2026 Jadi Perhatian Serius BP Haji
Salah satu langkah baru yang dicatat BP Haji adalah penerapan sistem multisyarikah, yang dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola layanan haji.
Meski sistem ini belum sepenuhnya sempurna, termasuk keterlambatan penerbitan dokumen Nusuk, Irfan menilai sistem ini membuka peluang kompetisi layanan yang lebih sehat.
"Kami akan lakukan evaluasi mendalam terhadap delapan syarikah yang ada. Mana yang bagus akan dikembangkan, mana yang kurang akan kami pertimbangkan untuk tidak dilanjutkan. Namun, prinsipnya sistem multisyarikah tampaknya akan dipertahankan," jelas Irfan.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut menyampaikan apresiasinya atas ketertiban dan ketegasan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia untuk merespons regulasi-regulasi baru yang semakin ketat.
"Kami melihat Arab Saudi ingin menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik. Ini harus segera direspons agar adaptif terhadap regulasi-regulasi yang semakin ketat," ucap Dahnil.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan seperti penempatan jemaah suami-istri yang terpisah di hotel, kesenjangan layanan antar syarikah, dan penataan standar kesehatan (istitha’ah) yang belum tertata dengan baik.
“Ke depan, BP Haji akan menata ulang standar kesehatan agar tidak membahayakan jamaah lain,” tegasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto juga menaruh harapan besar pada penyelenggaraan haji tahun ini sebagai masa transisi menjelang pengambilalihan penuh oleh BP Haji pada tahun 2026.
Presiden mendorong agar biaya haji bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Sistem multisyarikah dinilai tetap relevan selama diiringi pengawasan ketat dan penerapan standar layanan yang seragam.
- Penulis :
- Balian Godfrey
