Korlantas Polri Mulai Tahap Sosialisasi Program Zero ODOL Selama 30 Hari

Pantau - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai tahap sosialisasi nasional menuju Indonesia Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) terhitung mulai Minggu, 1 Juni 2025.

Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa masa sosialisasi akan berlangsung selama 30 hari sebagai bagian penting dari implementasi rencana aksi menuju nihil ODOL.

"Tahap sosialisasi ini fokus, antara lain, pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya terkait data kepemilikan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dimensi kendaraan di seluruh wilayah Indonesia"

Selain pemutakhiran data, upaya ini juga menekankan peningkatan kesadaran publik melalui pendekatan persuasif.

Pendekatan tersebut dilakukan lewat penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada para pengemudi serta pemilik kendaraan.

Agus mengimbau agar pemilik kendaraan melakukan normalisasi terhadap kendaraan yang tidak sesuai atau memilih untuk tidak mengoperasikannya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

ODOL Jadi Sorotan Usai Kecelakaan di Tol Jagorawi

Sosialisasi ini juga dimaksudkan sebagai langkah membangun pemahaman bersama di masyarakat tentang pentingnya menghindari praktik ODOL.

Tujuan utamanya adalah memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Menuju Indonesia Zero ODOL tidak hanya upaya penegakan hukum, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas nasional"

Kendaraan ODOL selama ini dianggap sebagai momok dalam sistem transportasi karena berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan.

Kondisi ini makin mendapat perhatian usai kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Jalan Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat pada Februari 2025.

Menanggapi kejadian tersebut, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mendorong percepatan mitigasi terhadap keberadaan truk ODOL.

Dody menegaskan bahwa masalah ODOL bersifat dilematis dan kompleks.

Ia menambahkan bahwa penanganan ODOL bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, tetapi juga melibatkan institusi lain termasuk dari sektor ekonomi.