Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi melakukan penataan ulang penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mulai tahun anggaran 2025 guna mempercepat pelaksanaan program prioritas pendidikan dasar dan menengah.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan bahwa kebijakan baru ini dirancang bukan semata-mata bersifat administratif atau teknis, melainkan menyasar pada keselarasan antara anggaran sekolah dan kebutuhan pembelajaran siswa secara langsung.
Perubahan tersebut akan mendukung agenda besar pemerintah seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan kompetensi murid di era abad ke-21.
Tiga Fokus Utama Penyesuaian Anggaran Sekolah
Dalam penyesuaian kebijakan ini, terdapat tiga ketentuan utama yang akan mulai diterapkan pada penggunaan dana BOSP 2025:
Minimal 10 persen dana BOSP wajib digunakan untuk pengadaan buku, baik buku teks maupun non-teks.
Penggunaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dibatasi maksimal 20 persen.
Pembayaran honorarium tenaga non-ASN dibatasi maksimal 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta.
Suharti menegaskan bahwa pembatasan tersebut bukan bentuk penghematan, melainkan upaya reprioritasi agar lebih banyak dana sekolah dimanfaatkan langsung dalam aktivitas pembelajaran yang berdampak pada peserta didik.
Penyesuaian kebijakan ini telah disosialisasikan secara daring melalui forum bertajuk "Dana BOSP 2025: Menata Anggaran Sekolah untuk Pembelajaran Yang Bermutu dan Berdampak".
Sejak Januari 2025, Kemendikdasmen telah mulai menyalurkan dana BOSP tahap pertama sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi pendidikan di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Balian Godfrey
