Pantau - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Ia menyatakan bahwa banyak kasus tragis menimpa PMI disebabkan oleh lemahnya administrasi dan pengawasan di tingkat akar rumput.
"Penting sekali peran pemerintah daerah sampai tingkat desa. Kenapa? Karena biasanya mereka yang mengeluarkan izin untuk warga bisa keluar negeri. Di sinilah kita harus gencar menyosialisasikan bahaya PMI ilegal agar tidak ada lagi korban berjatuhan."
Felly menyoroti bahwa masih banyak masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, yang belum memahami risiko besar bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi.
Mereka sering tergiur oleh iming-iming uang dari calo yang tidak bertanggung jawab.
"Banyak yang tidak tahu. Mereka ditawari Rp10 juta sampai Rp15 juta oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan keluarga mengizinkan karena tidak paham risikonya. Mereka pergi tanpa dokumen lengkap, tanpa keahlian, dan akhirnya jadi korban."
Terjebak dalam Jaringan Perbudakan Modern
Felly mengungkapkan bahwa PMI ilegal kerap dikirim ke negara seperti Kamboja dan dipaksa bekerja dalam lingkungan kriminal.
Pekerjaan tersebut termasuk penipuan online terorganisir yang merugikan masyarakat.
"Coba bayangkan, kasus-kasus belakangan ini menunjukkan mereka dipekerjakan di beberapa negara, terutama Kamboja, hanya untuk menipu masyarakat kita sendiri. Ini sesuatu yang tidak bisa mereka tolak karena mereka terjebak dalam ‘semacam mafia’. Apa pun yang diperintahkan harus mereka lakukan. Saya yakin, sebenarnya mereka tidak mau melakukan itu. Tapi karena paksaan dari orang-orang tidak bertanggung jawab itu, mereka dicuci otak dan harus melakukannya. Ini yang harus kita pedulikan bersama sebagai sesama warga Sulawesi Utara."
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk nyata dari perbudakan modern yang harus segera dihentikan.
Sulawesi Utara Urutan Kedua Pengirim PMI Ilegal
Felly menyampaikan bahwa Sulawesi Utara merupakan provinsi kedua terbanyak pengirim PMI ilegal setelah Sumatera.
Hal ini menjadi alarm serius bagi aparat desa, lurah, dan camat agar lebih selektif dalam memberikan izin perjalanan.
"Karena kita urutan kedua terbesar setelah provinsi Sumatera. Mari, masyarakat Sulawesi Utara, kita saling peduli satu sama lain. Untuk Bapak Lurah, Bapak Hukum Tua, atau bahkan Bapak Camat, jangan terlalu mudah mengeluarkan izin tanpa kejelasan. Ini penting. Kalau kita tidak peduli, ini akan terus berulang."
Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama agar tragedi tidak terus berulang.
"Kalau ada yang meninggal dan dipulangkan sebagai jasad, itu tidak ada untungnya sama sekali."
Edukasi dan Sosialisasi Menjadi Kunci Pencegahan
Felly menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman secara masif mulai dari tingkat paling bawah.
Pemerintah daerah diminta lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi warga yang dapat menjadi korban perdagangan manusia.
"Mari kita saling peduli. Mereka yang mau pergi itu harus dipahami betul mau pergi kemana. Jangan sampai mereka pergi sebagai turis, tapi sebenarnya mau bekerja. Ini juga harus hati-hati."
- Penulis :
- Balian Godfrey
