Pantau - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut positif izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah, termasuk rapat di hotel dan restoran.
Dukungan tersebut diberikan dengan catatan bahwa pelaksanaan kegiatan harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.
Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Tri Saktiyana, menyatakan bahwa kegiatan pemerintah bisa dilakukan di hotel maupun di kantor, selama tempat tersebut lebih efektif dan efisien secara biaya dan teknis.
Hotel Tak Selalu Lebih Mahal, Kegiatan Didorong Berdampak Ekonomi
Tri menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, penggunaan hotel justru bisa lebih hemat dibandingkan melaksanakan kegiatan di kantor, terutama jika mempertimbangkan perlengkapan tambahan seperti penyewaan tenda, AC portabel, dan katering mandiri.
Ia menekankan bahwa Pemda DIY akan mengikuti arahan Mendagri dengan mempertimbangkan kualitas layanan, efektivitas kegiatan, serta ketersediaan anggaran.
Namun, Pemda tidak akan memaksakan kebijakan ini ke pemerintah kabupaten/kota, melainkan memberikan keleluasaan agar masing-masing daerah menyesuaikan berdasarkan konteks dan kebutuhan masing-masing.
Tri juga menilai kebijakan ini sebagai peluang strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah, khususnya sektor perhotelan, restoran, dan industri pariwisata.
Menurutnya, Yogyakarta sebagai daerah tujuan konvensi akan sangat terbantu bila kegiatan kementerian dan lembaga kembali berjalan secara fisik.
Ribuan Karyawan Hotel Masih Dirumahkan, Pelaku Usaha Harapkan Perubahan
Ketua PHRI DIY, Deddi Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, masih ada sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran di DIY yang dirumahkan tanpa digaji.
Karyawan tersebut berasal dari berbagai jenis hotel, dari non-bintang hingga bintang lima, yang terkena dampak dari minimnya kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Deddi berharap agar kementerian kembali memanfaatkan fasilitas hotel untuk kegiatan rapat, agar sektor usaha mereka bisa bangkit dan para pekerja yang saat ini unpaid leave bisa kembali bekerja.
Ia juga menyebut bahwa selama periode efisiensi anggaran, belanja negara untuk kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di DIY nyaris berhenti total.
Padahal, sektor MICE selama ini menjadi tulang punggung utama operasional hotel dan restoran di DIY, terutama untuk hotel-hotel bintang tiga ke atas.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran, kebijakan yang telah dikonsultasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Tito menegaskan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor hotel dan restoran yang bergantung pada kegiatan MICE untuk kelangsungan usahanya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
