Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Selly Gantina Desak Penanganan Serius Usai Pembatalan Tanazul Berdampak pada 37.000 Jemaah di Mina

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Selly Gantina Desak Penanganan Serius Usai Pembatalan Tanazul Berdampak pada 37.000 Jemaah di Mina
Foto: Pembatalan program tanazul ganggu logistik dan kesehatan, DPR minta tim medis haji bekerja maksimal

Pantau - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta Tim Kesehatan Haji Indonesia bekerja secara maksimal selama fase puncak ibadah haji di Mina, menyusul pembatalan program tanazul oleh otoritas Arab Saudi.

Program tanazul sebelumnya dirancang untuk mengurangi kepadatan dengan memulangkan sebagian jemaah lebih awal ke hotel di Makkah, namun pembatalannya berdampak langsung pada sekitar 37.000 jemaah.

Akibat kebijakan ini, seluruh jemaah yang sebelumnya dijadwalkan tanazul tetap harus tinggal di tenda-tenda Mina, sehingga memicu kepadatan berlebih.

Terjadi perebutan ruang tenda antara jemaah reguler dan jemaah tanazul, mengakibatkan banyak jemaah tidak mendapatkan tempat istirahat yang layak setelah perjalanan panjang dari Muzdalifah.

Distribusi Logistik Terganggu, Kesehatan Jemaah Terancam

Selly juga menyoroti bahwa distribusi logistik, terutama makanan, ikut terganggu karena perubahan mendadak dalam lokasi penempatan jemaah.

Seyogianya makanan untuk 37.000 jemaah tanazul disiapkan di hotel, namun kini harus dipindahkan ke Mina, yang menimbulkan risiko kekurangan pasokan.

"Jika tidak diantisipasi, jemaah bisa kelaparan, padahal kondisi fisik mereka sudah menurun," ungkap Selly.

Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan tim medis, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Menurutnya, kesehatan jemaah harus menjadi prioritas utama guna mencegah risiko keselamatan di tengah kondisi yang makin padat dan berat.

"Tanggung jawab ini menjadi beban bersama, khususnya bagi tim medis yang berada di lapangan," tegasnya.

Selly mendesak Kementerian Agama dan penyelenggara haji segera berkoordinasi intensif dengan otoritas Saudi dan syarikah.

Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh jemaah tetap mendapatkan layanan dasar secara adil, meski skema tanazul dibatalkan secara sepihak.

Penulis :
Balian Godfrey
Editor :
Tria Dianti