Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai perlu adanya pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah (pemda) terkait pelaksanaan rapat di hotel agar kebijakan tersebut tidak kebablasan.
Khozin menyampaikan hal ini menyusul kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang memperbolehkan pemda kembali menggelar rapat di hotel sebagai bentuk relaksasi anggaran.
Menurutnya, dukungan terhadap industri perhotelan memang penting, namun harus diiringi dengan parameter penggunaan anggaran yang tegas.
Ia mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan surat edaran (SE) baru sebagai revisi atas SE Nomor 900/833/SJ yang terbit 23 Februari 2025.
SE tersebut sebelumnya merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Perlu Kajian Matang dan Kebijakan yang Terukur
Khozin menegaskan bahwa SE baru harus mengatur secara spesifik kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian agar tidak menjadi pemborosan.
Ia menilai bahwa semangat efisiensi dan relaksasi anggaran harus tetap dilaksanakan secara terukur dan tidak kontraproduktif.
Khozin meminta Kementerian Dalam Negeri menyusun kajian yang matang sebelum menerbitkan kebijakan baru, agar implementasinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk konsisten dan tidak bersikap plin-plan dalam membuat kebijakan publik.
- Penulis :
- Balian Godfrey
