Pantau - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam memperjuangkan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat guna mempercepat pembangunan daerah tersebut.
Kepri Butuh Pendekatan Khusus untuk Pembangunan
DPD RI menilai Kepri sebagai wilayah kepulauan memerlukan perhatian khusus dalam hal infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan publik.
Sultan Najamudin menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang berbeda memang dibutuhkan untuk provinsi dengan karakteristik geografis seperti Kepri.
"Oleh karena itu, kami akan terus mengawal aspirasi dari Kepri agar mendapatkan porsi yang adil dalam kebijakan nasional".
Dalam kunjungannya ke Gedung Daerah Tanjungpinang, Sultan menyebut arah pembangunan di Kepri sangat menjanjikan.
Ia menggambarkan Kepri sebagai “Pintu Emas” Indonesia karena posisinya yang strategis secara geopolitik dan geoekonomi.
"Kepri bukan hanya penting bagi Sumatera, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan pertahanan maritim".
Kepri, Permata Biru Ekonomi dengan Potensi Besar
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan, sementara hanya empat persen berupa daratan.
Kepri terdiri dari tujuh kabupaten/kota dengan total 2.408 pulau, 394 di antaranya berpenghuni dan 22 berada di wilayah perbatasan.
Letak geografis ini menjadikan Kepri sangat strategis karena berbatasan langsung dengan hampir seluruh negara ASEAN.
Kepri juga berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang dilintasi 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer setiap tahun.
"Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar yang terus kami kelola secara optimal".
Kepri memiliki potensi besar di sektor investasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.
Beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkembang di Kepri antara lain KEK Galang Batang, KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic, KEK Tanjung Sauh, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, dan KEK Pulau Nipah.
Selain itu, terdapat Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPPB) di Batam, Bintan, dan Karimun serta 21 kawasan industri lainnya.
Dalam sektor pariwisata, Kepri menempati peringkat ketiga nasional dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setelah DKI Jakarta dan Bali.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, Kepri memiliki potensi perikanan budidaya dengan produksi mencapai 27.436 ton serta potensi tangkapan laut hingga 1,3 juta ton.
Komoditas unggulan kelautan Kepri meliputi cumi-cumi, ikan demersal, ikan pelagis, kepiting, lobster, rajungan, dan udang.
“Alhamdulillah, berkat letak yang strategis dan upaya pembangunan yang berkelanjutan, berbagai indikator pembangunan Kepri menunjukkan tren positif”.
Ansar berharap agar DPD RI memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan di tingkat pusat.
Pengesahan RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan perbatasan, khususnya di Kepri.
- Penulis :
- Balian Godfrey
