Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat langkah stabilisasi harga beras di tengah dinamika harga yang masih berfluktuasi di sejumlah daerah.
Salah satu strategi utama adalah penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial nasional.
Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini sedang diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah dana tersedia.
Beras SPHP dan GPM Jadi Instrumen Intervensi, Bapanas Perkuat Pengawasan Distribusi
Selain bantuan pangan, Bapanas juga mempercepat pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras medium dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke wilayah yang harga berasnya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sedang mengalami masa panen.
Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi dan harga beras yang cenderung lebih tinggi dari HET.
“Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP,” ujar Ketut.
Bapanas juga terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang hingga pekan kedua Juni 2025 telah menjangkau 17 provinsi dan 99 kabupaten/kota melalui 288 kegiatan.
Di bidang distribusi, Bapanas fokus pada perbaikan sistem pencatatan stok dan transaksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dengan mendorong optimalisasi pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.
Food Station diminta meningkatkan intensitas pasar murah serta memperkuat sistem pelacakan distribusi beras secara real time.
Ketut menegaskan bahwa harga beras, khususnya di wilayah Indonesia Timur, masih berada di atas HET dan menjadi fokus intervensi kebijakan stabilisasi pangan nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
