Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menggunakan platform digital government technology (GovTech) mulai akhir tahun 2025.
Luhut mengatakan: "Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos".
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mengefisienkan belanja negara sembari meningkatkan pendapatan produktif sebagai wujud disiplin fiskal.
Digitalisasi layanan pemerintahan diyakini mendukung efisiensi dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial.
Luhut menyampaikan: "Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi. Presiden menargetkan peluncuran GovTech ini pada Agustus mendatang".
Efisiensi Anggaran Hingga Triliunan Rupiah Lewat DPI dan Sistem Digital
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meluncurkan e-katalog yang kini mencakup 90 persen dari total pengadaan pemerintah dan mampu menghemat 30–40 persen anggaran belanja.
Pemerintah juga mengimplementasikan sistem informasi Simbara untuk sektor mineral dan batu bara sebagai bagian dari upaya digitalisasi lintas sektor.
Luhut menyebut, penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menghemat hingga Rp17 triliun per tahun.
Efisiensi ini merupakan hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PAN-RB, serta pemangku kepentingan lainnya.
Rapat tersebut membahas strategi digitalisasi program perlindungan sosial dan mempercepat implementasi GovTech Indonesia.
Target peluncuran GovTech dijadwalkan sebelum 17 Agustus 2025 sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Luhut menegaskan: "Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan".
Ia juga menekankan pentingnya sistem bansos yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan untuk menjamin keadilan sosial.
- Penulis :
- Balian Godfrey
