Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia mengedepankan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan tidak sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, tetapi juga harus mempertimbangkan serta memitigasi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Sri Mulyani menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari sektor swasta, kemitraan strategis, serta inovasi dalam skema pembiayaan.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memperkuat kebijakan dan instrumen pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.
ESG, Green Sukuk, hingga SDG Indonesia One Jadi Pilar Pembiayaan
Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja berbasis ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur.
Kerangka ini berhasil menarik investasi senilai 18,8 miliar dolar AS dari berbagai pihak.
Pemerintah juga aktif mendorong proyek berbasis kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) melalui berbagai skema seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Government Guarantee melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), serta skema Availability Payment untuk proyek-proyek strategis.
Selain itu, Indonesia mengembangkan platform pembiayaan campuran (blended finance) bernama SDG Indonesia One (SIO) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Melalui SIO, pemerintah telah menghimpun investasi sebesar 3,29 miliar dolar AS dari 38 mitra, dengan realisasi proyek mencapai 396 juta dolar AS.
Dalam pembiayaan syariah, pemerintah juga aktif menerbitkan Green Sukuk atau obligasi hijau berbasis syariah baik di pasar global maupun domestik.
Sejak 2018, total penerbitan Green Sukuk global mencapai 6,6 miliar dolar AS atau setara Rp106,92 triliun, sementara secara domestik mencapai Rp78,8 triliun.
Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Penulis :
- Balian Godfrey
