billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

BURT DPR RI Evaluasi Layanan Protokol di Bandara Soekarno-Hatta

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

BURT DPR RI Evaluasi Layanan Protokol di Bandara Soekarno-Hatta
Foto: Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Rahman (kiri) saat memimpin Kunjungan Kerja BURT ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/6/2025). (Dok/DPR RI)

Pantau - BURT DPR RI dan otoritas Bandara Soekarno-Hatta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi 580 anggota DPR RI. Evaluasi ini bertujuan memastikan hak pelayanan masyarakat terpenuhi dengan baik.

BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kesiapan layanan protokol. Sinergi antara DPR RI dan otoritas bandara sangat penting untuk memperlancar tugas-tugas legislatif.

"Bandara Soekarno-Hatta merupakan titik strategis bagi anggota DPR, dengan intensitas kegiatan yang sangat padat. Kami ingin memastikan bahwa hak pelayanan masyarakat, terutama anggota DPR, dapat terpenuhi dengan baik," kata Rizki, Ketua BURT DPR RI, kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja BURT ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/6/2025).

Rizki menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus anggota DPR RI. Perhatian ini penting untuk memastikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masing-masing anggota DPR RI.

"Saat ini pelayanan sudah cukup baik, baik untuk masyarakat maupun protokoler anggota DPR. Namun, kami juga menyarankan agar ada perhatian lebih terkait kebutuhan penjemputan dan pengantaran anggota DPR, terutama yang membutuhkan layanan khusus," ujarnya.

Rizki menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan SDM yang terlatih, pelayanan di bandara dapat lebih efektif dan efisien.

Rizki berharap pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta dapat sesuai dengan standar internasional. Meningkatkan kualitas pelayanan diharapkan dapat membuat Bandara Soekarno-Hatta menjadi contoh bagi bandara lainnya.

"Bandara Soekarno-Hatta adalah pintu gerbang utama Indonesia, sehingga pelayanan di sini harus sesuai dengan standar internasional, tidak hanya untuk anggota DPR, tetapi juga untuk seluruh masyarakat," tandas Rizki.

Penulis :
Khalied Malvino