Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun 1 juta unit rumah susun terjangkau dalam tahun pertama masa pemerintahannya sebagai bagian dari solusi krisis hunian nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di Parliament House, Singapura, di hadapan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan jajaran pejabat tinggi kedua negara.
"Saya bangga menyampaikan bahwa saya mendapat laporan bahwa tahun ini kami akan membangun satu juta unit rumah susun terjangkau", ujar Prabowo dalam pidatonya.
Belajar dari Singapura, Fokus pada Generasi Muda
Presiden Prabowo mengaku kagum pada model perumahan Singapura yang sukses menyediakan hunian layak untuk seluruh warganya.
"Saya selalu mengagumi keberhasilan Singapura, khususnya dalam hal perumahan bagi seluruh warganya. Dalam kehidupan nyata, kita diperbolehkan meniru praktik terbaik. Ini yang saya sebut copy with pride", ujarnya.
Pembangunan rumah susun ini akan menjadi kelanjutan dari inisiatif yang telah dirintis oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, namun dilakukan dengan skala yang lebih besar dan percepatan realisasi.
Pemerintah Indonesia telah menggandeng investor dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung pembiayaan proyek ini dan mengatasi backlog perumahan nasional.
Lokasi utama pembangunan akan difokuskan di Jakarta, terutama di lahan bekas kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan.
Target utama proyek ini adalah generasi milenial dan Gen Z yang selama ini kesulitan untuk memiliki atau menyewa hunian di ibu kota karena tingginya harga properti.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa proyek ini juga bertujuan mengurangi ketimpangan hunian yang selama ini memaksa banyak generasi muda tinggal di daerah penyangga seperti Serang dan Purwakarta.
Sebagai bagian dari target besar membangun 3 juta unit rumah, pemerintah juga menyiapkan lahan strategis lainnya untuk proyek ini, termasuk 30 hektare di kawasan Kemayoran yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara dan 41 hektare milik Kementerian Pertahanan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
