Pantau - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya diplomasi bilateral di bidang haji, dengan fokus pada peningkatan perlindungan jamaah Indonesia dan efektivitas sistem penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang.
Diplomasi Haji Jadi Strategi Perkuat Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi
Diplomasi haji dipandang sebagai langkah penting untuk membangun kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam pengelolaan layanan dan sistem pelaksanaan ibadah haji.
"Diplomasi haji nanti akan dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Tidak etis kalau saya mendahului. Tapi insyaallah kita serahkan kepada beliau," ungkap seorang pejabat terkait.
Pemerintah berharap pendekatan diplomatik ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada jamaah Indonesia, termasuk dalam aspek akomodasi, transportasi, dan distribusi logistik.
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025 Jadi Dasar Perbaikan
Penyelenggaraan haji tahun 2025 dinilai berjalan lebih tertib dan terkendali dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pergerakan jamaah dari Makkah ke Jeddah dan Madinah berlangsung lancar tanpa gangguan berarti.
Sistem distribusi dan pendataan jamaah juga semakin rapi setelah penyesuaian awal kedatangan dilakukan.
"Alhamdulillah sekarang semuanya berjalan lancar. Kita sudah temukan polanya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam pergerakan jamaah, baik ke Madinah maupun ke Jeddah," jelasnya.
Transportasi di Makkah yang melayani ke Masjidil Haram beroperasi penuh sepanjang hari, memberikan fleksibilitas tinggi bagi jamaah.
Di Madinah, seluruh hotel yang dikontrak berlokasi dekat dengan Masjid Nabawi, rata-rata dalam radius 500 meter.
Seluruh jamaah Indonesia telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
Untuk dua jamaah yang belum ditemukan dan mereka yang sakit, panitia telah melakukan badal haji.
"Tidak ada satu pun jamaah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Semuanya sudah tertangani, termasuk yang dibadalkan karena sakit atau belum ditemukan," ungkap panitia.
Layanan konsumsi juga dinilai memuaskan, dengan makanan yang melimpah dan tersedia secara konsisten.
Pemerintah Catat Tantangan dan Siapkan Perbaikan Sistem
Meskipun penyelenggaraan berjalan lancar, pemerintah mencatat sejumlah hal untuk dievaluasi, seperti perbedaan data antara sistem Indonesia dan syarikah, penempatan jamaah yang belum seimbang di tenda Mina, serta keterlambatan penyediaan makanan di awal keberangkatan.
"Komunikasi data sangat penting. Ini harus diperkuat. Penempatan jamaah dan distribusi logistik juga harus lebih presisi dan sesuai kapasitas," tegasnya.
Pemerintah akan mengevaluasi sistem multisyarikah yang diterapkan tahun ini.
Menurut Nasaruddin, sistem tersebut memiliki kelebihan dan tantangan, namun yang terpenting adalah integrasi dan koordinasi data.
Jika koordinasi berjalan baik, maka jumlah syarikah bukan masalah utama.
Laporan evaluasi menyeluruh akan disusun sebagai dasar kebijakan dan perbaikan sistem haji untuk tahun 2026.
Diplomasi Presiden Prabowo diharapkan menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama haji ke depan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
