Pantau - Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyoroti penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur pada 2024 dan menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga kebebasan pers yang profesional dan bertanggung jawab.
Jawa Timur Alami Penurunan IKP Signifikan
Jawa Timur menjadi perhatian karena mengalami penurunan skor IKP dari 76,55 poin pada 2023 menjadi 67,45 poin pada 2024.
Skor tersebut menempatkan Jawa Timur dalam kategori Agak Bebas, turun dari sebelumnya Cukup Bebas, menurut data Dewan Pers yang dikutip Eko Dono.
"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Peringkat Jawa Timur juga turun drastis, dari posisi ke-14 pada 2023 menjadi posisi ke-33 dari 38 provinsi pada tahun ini.
Penurunan ini terjadi pada tiga dimensi utama, yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.
"Hal ini harus ditangani bersama demi menciptakan iklim pers yang merdeka dan kondusif. Dengan pers yang merdeka, masyarakat pun akan memanfaatkan haknya dengan maksimal dalam memperoleh informasi," ia menambahkan.
Dorongan Kemitraan dan Perlindungan Terhadap Pers
Sebagai solusi, Eko Dono mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan insan pers.
"Dengan kemitraan yang kuat, akan tercipta keterbukaan informasi antara unsur pemerintah terhadap pers," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menangani sengketa pers.
"Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum," tegasnya.
Dalam menghadapi tantangan di era digital, Eko mengimbau media untuk berhati-hati terhadap informasi menyesatkan dan hoaks.
"Pers juga harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan etika yang berlaku," katanya.
"Selain itu era digital juga membawa tantangan besar seperti maraknya hoaks hingga tekanan terhadap jurnalis. Tapi ini juga momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab," tambahnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan IKP tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga secara nasional demi mendukung iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
