Pantau - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI dilarang terlibat dalam politik praktis, namun tetap wajib memahami politik negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan secara profesional.
Prajurit TNI Harus Peka terhadap Politik dan Isu Global
"TNI tidak boleh berpolitik praktis, tetapi harus tahu politik negara," ungkap Jenderal Agus saat memberikan kuliah umum kepada 212 Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) LIII Sesko TNI TA 2025 di Graha Widya Adibrata, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap politik nasional menjadi kunci bagi prajurit TNI dalam mengambil sikap yang tepat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
TNI juga dituntut untuk peka terhadap dinamika konflik internasional dan isu-isu strategis global.
Menurutnya, kerja sama militer dan diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat merupakan bagian dari strategi memperkuat stabilitas kawasan.
"Harus tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai dasar pijakan strategi pertahanan," tegasnya.
Waspadai Dampak Konflik Global dan Perkuat Strategi Nonblok
Jenderal Agus juga menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara nonblok memberi keuntungan strategis bagi TNI dalam menjalin kerja sama internasional secara fleksibel dan netral.
Meskipun demikian, ia mengingatkan agar TNI tetap waspada terhadap dampak konflik luar negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
"TNI dituntut untuk mengantisipasi setiap perubahan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional," ujarnya.
Ia berharap para perwira TNI memiliki kapasitas diplomasi militer dan pemahaman mendalam tentang arah politik luar negeri Indonesia, guna merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Tria Dianti
