Pantau - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief, menegaskan bahwa nota diplomatik yang dikirimkan Pemerintah Arab Saudi bukan merupakan bentuk teguran kepada Indonesia, melainkan bagian dari komunikasi resmi antarnegara yang sudah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pihak Indonesia.
"Isi nota tersebut merupakan isu-isu yang sudah kami bahas, selesaikan, dan konsolidasikan bersama Kementerian Haji Saudi jauh sebelum puncak haji. Jadi, bukan hal baru," ujar Hilman dalam keterangan resminya.
Catatan Teknis Bersifat Rutin, Bukan Pelanggaran
Hilman menjelaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan bocornya isi nota diplomatik tidak mencerminkan substansi sebenarnya.
Surat tersebut diterima oleh Menteri Agama, Dirjen PHU, serta Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Timur Tengah.
Isi surat memuat sejumlah catatan teknis yang biasa terjadi setiap musim haji dan merupakan bagian dari evaluasi rutin.
Beberapa poin yang dicantumkan dalam nota diplomatik meliputi:
- Ketidaksesuaian data manifes penerbangan karena pergantian jamaah.
- Pergerakan sebagian jamaah dari Madinah ke Makkah tanpa melalui perusahaan layanan (syarikah).
- Dinamika penempatan hotel yang mencampurkan jamaah dari syarikah berbeda dalam satu kloter.
"Semua sudah kami tangani bersama mitra Saudi, tidak ada pelanggaran prinsip. Bahkan dalam banyak hal, kami justru proaktif mencari solusi di lapangan," tambah Hilman.
Tidak Pengaruhi Kuota, Justru Perkuat Kerja Sama
Hilman memastikan bahwa nota tersebut tidak menyebutkan adanya konsekuensi terhadap kuota haji Indonesia tahun 2026.
Penetapan resmi kuota haji akan diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi pada 10 Juli 2025 atau 15 Muharram 1447 H melalui platform resmi Nusuk Masyar.
Selain itu, nota diplomatik tersebut juga memuat perhatian terhadap kondisi kesehatan jamaah lansia.
Pemerintah Indonesia telah menjadikan isu kesehatan jamaah lanjut usia sebagai prioritas sejak awal pemberangkatan dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan seleksi jamaah risiko tinggi pada musim haji mendatang.
Terkait penyembelihan dam (hadyu), Hilman menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah menjalin komunikasi dengan platform resmi Pemerintah Arab Saudi, Adahi, meskipun pelaksanaan teknisnya masih menyesuaikan dengan kesiapan jamaah.
Hubungan Diplomatik Terbuka dan Konstruktif
Hilman menekankan bahwa nota diplomatik ini adalah bagian dari mekanisme diplomasi kerja sama yang sehat antara dua negara.
"Nota ini menunjukkan hubungan yang sehat, terbuka, dan saling membangun antara Indonesia dan Arab Saudi," tegasnya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
