Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Gubernur Papua Barat Daya Tegaskan APBD Tidak untuk Biayai Pendidikan Pegawai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Gubernur Papua Barat Daya Tegaskan APBD Tidak untuk Biayai Pendidikan Pegawai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Foto: Gubernur Papua Barat Daya Tegaskan APBD Tidak untuk Biayai Pendidikan Pegawai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat(Sumber: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

Pantau - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan digunakan untuk membiayai pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan difokuskan sepenuhnya untuk program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan mengingat nilai APBD Papua Barat Daya tahun 2025 mencapai Rp1,4 triliun dan dinilai harus dioptimalkan untuk kepentingan publik, bukan untuk pembiayaan pendidikan pegawai pemerintah.

"Kita perlu membangun pola pikir bahwa ASN adalah pelayan, mendedikasikan seluruh hidup untuk melayani masyarakat, rakyat jadi prioritas, mereka sejahtera, aman baru kita tenang," ungkap Elisa.

Fokus pada Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Elisa menilai bahwa para ASN perlu mengubah pola pikir dan memprioritaskan pelayanan publik daripada kepentingan pribadi.

"Provinsi baru ini kan ada akses dapat jabatan, dapat fasilitas, baru mau kasi sekolah seluruh pegawai di situ lagi, sampai ratusan orang, mulai dari S2 hingga S3. Mana yang dipikirkan duluan rakyat atau diri sendiri," ia mengungkapkan.

Gubernur menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bukan untuk memperkaya pejabat, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

"Sudah dapat mobil, sudah dapat TPP, tapi masih mau pergi sekolah lagi," ujarnya.

Sekolah Mandiri, Rakyat Jadi Prioritas

Ia menyampaikan bahwa untuk sementara waktu, semua pembiayaan pendidikan pegawai akan dihentikan dari APBD.

"Kamu sudah dapat fasilitas itu sudah cukup, jangan terlalu berlebihan. Sementara ini saya pending semua, yang sekolah urus sendiri, kita tidak akan bayar lagi pakai APBD," tegasnya.

Elisa bahkan mencontohkan masih banyak anak sekolah yang belum bisa mengambil ijazah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, sementara ASN memanfaatkan APBD untuk pendidikan lanjutan.

Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Papua Barat Daya untuk memiliki pandangan yang sama soal pemanfaatan anggaran daerah.

"Saya harap para bupati dan wali kota harus satu pemahaman. Karena sekolah itu tidak dilarang tapi belajar mandiri dan bayar sendiri," katanya.

Penulis :
Balian Godfrey
Editor :
Tria Dianti