Pantau - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menekankan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang digelar di panggung utama Islamic Book Fair (IBF) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu malam, 21 Juni 2025.
Buku “Negara Sejahtera Berlandaskan Etika” Resmi Diluncurkan
Dalam kesempatan tersebut, HNW juga meluncurkan bukunya yang berjudul Negara Sejahtera Berlandaskan Etika, yang isinya sejalan dengan tema diskusi.
Forum ini menghadirkan narasumber lintas sektor seperti Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassrierli, anggota MPR RI Sohibul Iman dan Kurniasih Mufidayati, anggota Dewan Pers Asep Setiawan, serta Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia.
Dalam pemaparannya, HNW menegaskan bahwa etika adalah unsur utama untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara.
Ia mengutip tokoh sastra Mesir, Syawqi Bey, "Suatu bangsa hanya akan tetap eksis selama etika masih dijunjung tinggi", ungkapnya.
Menurut HNW, etika bukanlah nilai abstrak, melainkan prinsip fundamental yang tertanam dalam ideologi Pancasila.
Ia menjelaskan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan berbangsa yang beretika.
Ia mengingatkan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
TAP MPR No. VI Tahun 2001 Dianggap Masih Relevan
Hidayat juga menyoroti pentingnya sosialisasi kembali TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Ia menyatakan bahwa ketetapan tersebut masih berlaku dan sangat relevan dengan dinamika kebangsaan saat ini.
"Buku ini hadir sebagai pengingat, bahwa negara yang ingin hadirkan kesejahteraan bagi warganya haruslah berlandaskan etika. Namun sayangnya di lapangan, realitasnya tidak selalu seperti itu. Memang kita tidak membayangkan utopia negara Republika versi Plato, tapi berbagai rujukan ideologi dan ketentuan berbangsa dan bernegara serta cita-cita mulia kemerdekaan Indonesia, tentunya dapat mengatasi dinamika itu, untuk akhirnya mengingatkan semua pihak pada komitmen beretika dengan menjalankan dan menaati kesepakatan bersama sebagai Bangsa dan Negara", ia mengungkapkan.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila terutama sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—tidak dapat terwujud tanpa fondasi etika yang kokoh.
HNW menyatakan bahwa sila kelima tersebut merupakan bagian integral dari pemahaman dan pengamalan sila pertama.
Forum ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen MPR RI untuk memperkuat pemahaman konstitusi dan nilai kebangsaan melalui pendekatan etis dan religius yang selaras dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika sosial-politik saat ini demi kejayaan NKRI menuju Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Arian Mesa
