Pantau - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meninjau kantor baru Megawati Institute yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kehadiran Megawati disambut langsung oleh Direktur Eksekutif Megawati Institute, Hilmar Farid, serta didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo, dan sejumlah pengurus partai lainnya.
Menurut Hasto, kunjungan tersebut merupakan yang pertama dilakukan Megawati sejak akta notaris pendirian Megawati Institute ditandatangani beberapa hari sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional.
"Ibu Megawati menyampaikan harapan-harapan terhadap Megawati Institute sebagai wadah pemikiran yang berfokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, Pola Pembangunan Semesta dan Berencana, hingga menghadirkan seluruh kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri khususnya sebagai Presiden Kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensi," ungkap Hasto.
Megawati menyempatkan diri meninjau beberapa ruangan di kantor baru tersebut, termasuk taman kecil di bagian belakang.
Ia merasa heran dengan kecepatan pembangunan kantor yang telah tampak representatif hanya dalam waktu tiga hari.
Menanggapi hal itu, Hasto menjelaskan bahwa Prananda Prabowo berperan penting dalam proses tersebut.
"Arsiteknya Mas Prananda, sampai harus lembur 3 hari 3 malam. Ini semacam mission impossible," ujarnya.
Fokus pada Kajian Strategis dan Kepemimpinan
Dalam kunjungan tersebut, Megawati juga berdialog dengan Hilmar Farid dan memberikan sejumlah arahan strategis.
Ia sempat memeriksa koleksi buku di perpustakaan kantor sebelum mengajak para pengurus untuk berbincang santai di ruang rapat.
Hasto menegaskan bahwa dirinya mendorong Megawati Institute untuk menjadi pusat kajian kebijakan strategis nasional.
Lembaga ini diharapkan dapat melakukan kegiatan penelitian, menggalang para intelektual dan cendekiawan, serta menumbuhkan kesadaran berpikir kritis dan dialektis di tengah masyarakat.
Tujuan utama dari inisiatif tersebut adalah memperkuat kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.
Penunjukan Hilmar Farid sebagai Direktur Eksekutif dilakukan karena dinilai memiliki kepemimpinan yang mumpuni serta jaringan luas yang dapat menjembatani kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga kebijakan strategis.
Hilmar Farid sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2015 hingga 2024.
- Penulis :
- Shila Glorya
