Pantau - Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Papua dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional agar pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Setiap kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah membawa visi dan misi pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan menjadi momentum strategis untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2025–2029.
Ia mengatakan, "Kegiatan musrenbang hari ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk membicarakan RPJMD daerah 2025-2029. Visi dan misi gubernur hasil pilkada kemudian disinkronkan dengan RPJMN nasional sehingga kita bisa melihat apakah (kebijakan tersebut) sudah selaras atau belum".
Kemendagri Dorong Sinergi Kementerian dan Lembaga
Ribka Haluk juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap kementerian dan lembaga terkait dapat hadir secara langsung dalam musrenbang di daerah khususnya pada tingkat provinsi.
Ia mengatakan, "Saya berharap kementerian dan lembaga terkait dapat hadir dalam musrenbang di daerah, khususnya pada musrenbang tingkat provinsi. Saya hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, namun masih ada kementerian atau lembaga yang belum hadir. Kehadiran tersebut penting agar kementerian atau lembaga dapat langsung memonitor serta melihat berbagai kendala di lapangan, sehingga bersama-sama kita dapat mengawal dan mendukung pembangunan di daerah".
Papua Hadapi Tantangan Kemiskinan dan IPM
Ribka Haluk menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang perlu segera diatasi.
Tantangan tersebut antara lain tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut.
Selain itu kapasitas fiskal daerah dinilai masih rendah sehingga memengaruhi kemampuan pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi di Papua juga masih terbatas sehingga diperlukan langkah percepatan pembangunan pada berbagai sektor strategis.
Ia menyampaikan pesan kepada para kepala daerah dengan mengatakan, "Saya pesan kepada gubernur, wakil gubernur, dan semua bupati untuk segera melakukan transformasi dalam beberapa (tantangan) ini, atau melakukan pertumbuhan perbaikan".
Ribka juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya ketiga sektor tersebut saling berkaitan dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mengatakan, "Jadi, IPM-nya ini harus diperbaiki, dan dengan kontribusi dari masalah pendidikan, kesehatan, kalau pendidikannya sudah bagus, kesehatan sudah bagus, ekonominya sudah bagus, IPM-nya pasti akan lebih baik juga seperti itu".
Ribka menilai Provinsi Papua memiliki peran penting sebagai parameter pembangunan bagi daerah otonomi baru di wilayah Papua.
Ia mengatakan, "Provinsi Papua ini menjadi provinsi yang menjadi parameter, menjadi ukuran bagi daerah DOB yang lain. Dengan semua keterbatasan, dia (pemda) harus tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat".
- Penulis :
- Leon Weldrick
