Pantau.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah adanya aliran dana korupsi proyek pengadaan e-KTP saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Hal itu disampaikan Aburizal menanggapi keterangan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Menurutnya pria yang akrab disapa Ical tersebut, tidak ada aliran dana korupsi e-KTP yang digunakan Golkar pada masa kepemimpinannya, terlebih saat partai berlambang pohon beringin itu menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Baca juga: Jusuf Kalla, Bukti Jokowi Nyaman Berpasangan dengan Kader Golkar
"Tanya kepada Pak Novanto sebagai bendahara umum. Kalau saya baca, kan bukan begitu bunyinya. Bunyinya kalau saya baca di koran, itu disumbangkan dan dia (Novanto) enggak tahu dari mana," ujar Ical dalam Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Ical pun dengan yakin dan memastikan bahwa memang tidak ada aliran dana korupsi e-KTP sewaktu dirinya menduduki jabatan tertinggi pada Partai Golkar. "Itu saya bisa pastikan sejuta persen," ujarnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengungkapkan bahwa dana proyek pengadaan e-KTP mengalir untuk pembiayaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.
Baca juga: Golkar Mantap Usung Joko Widodo di Pilpres 2019
Hal ini terkuak ketika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menanyakan soal pemeriksaan yang secara tiba-tiba dilakukan terhadap Novanto dan Irvanto oleh penyidik KPK.
"Saudara semalam kan dikonfrontir dengan Irvanto, ada tanya enggak uang Rp5 miliar itu dikasih ke siapa?" tanya hakim di persidangan.
"Rp5 miliar itu untuk Rapimnas, Yang Mulia," jawab Novanto atas pertanyaan Hakim.
- Penulis :
- Adryan N
